Evaluasi Kawasan Konservasi Laut Dengan Pendekatan Pressure State Response

Abstract

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Konservasi Laut (KKL) Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, pada bulan Oktober 2019. Pada awal penetapan sebagai KKL tahun 2007, kondisi perairan Raja Ampat dipersepsikan baik, dengan keanekaragaman sumberdaya ikan (SDI) tinggi. Namun saat ini perlu dievaluasi, setelah 15 tahun sejak ditetapkan menjadi KKL. Tujuan penelitian ini untuk mengevaluasi kondisi KKL dengan pendekatan analisis PSR (pressure, state, response), dengan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer berupa persepsi masyarakat terhadap pengaruh adanya KKL terkait kondisi SDI, ekosistem dan sosial ekonomi masyarakat, dengan instrumen penelitian berupa kuesioner dan wawancara dengan purposive sampling terhadap responden, yaitu penangkap ikan, aktivis dan tokoh masyarakat, wisatawan dan penentu kebijakan setempat, menggunakan skala jawaban persentase (%). Data sekunder diperoleh dari dinas terkait berupa kondisi demografi, geografis dan sosial budaya. Hasil penelitian, di KKL Raja Ampat terdapat pressure (tekanan) berupa kesejahteraan masyarakat rendah, sumber mata pencaharian mengandalkan penangkapan ikan, aktivitas perikanan merusak dan illegal fishing dari nelayan pendatang, berkembangnya pariwisata bahari dan isu rencana penambangan di laut. State (kondisi eksisting) bahwa perairan belum rusak, jumlah kapal dan nelayan serta biaya melaut meningkat, harga ikan meningkat, kondisi terumbu karang dan mangrove lebih baik, dengan kesejahteraan meningkat dan KKL dianggap baik. Juga ketersediaan ikan semakin banyak, sehingga penangkapan ikan semakin mudah, walaupun area penangkapan ikan menjadi jauh, sehingga kesejahteraan masyarakat semakin baik. Response (tanggapan) dengan membuat regulasi pada skala desa atau kabupaten, yang fungsinya untuk menyelamatkan SDI, ekosistem pesisir dan kesejahteraan masyarakat.  Data isian kuesioner, bila diklasifikasi dengan kisaran, persepsi baik kisaran 50-90 % responden, suatu kondisi yang baik, sedangkan persepsi buruk/jelek dengan kisaran 0-20% responden. Saran kebijakan, bahwa response yang ada agar segera diatur dalam peraturan daerah, dan segera dibuat strategi pengembangan KKL Raja Ampat berdasarkan analisis PSR ini yang dilengkapi bioeconomic analysis dan  economic valuation, agar strategi pengembangan  KKL lebih realistis, dengan dasar analisis ilmiah yang valid.